Indikasi Keterlibatan Pemerintah Kamboja dalam Tindah Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Latar Belakang dan Konteks

Laporan resmi internasional mengidentifikasi Kamboja sebagai salah satu negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia, baik dalam bentuk pekerja paksa maupun eksploitasi seksual. Misalnya, Trafficking in Persons (TIP) Report 2018 menyatakan bahwa ribuan pria, wanita, dan anak di Kamboja dipaksa bekerja di tambak batu bata dan sektor lain “dengan intervensi minimal – dan terkadang bantuan – dari otoritas Kamboja”refworld.org. Begitu pula, Human Rights Watch pada akhir 1990-an mencatat adanya “komplisitas militer dan polisi dalam perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual” di Kamboja sebagai masalah endemikhrw.org. Temuan ini mengindikasikan pola di mana aparat negara kadang membiarkan atau bahkan membantu jaringan perdagangan manusia.

Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia di Kamboja

Perdagangan manusia di Kamboja mencakup berbagai bentuk, antara lain:

• Eksploitasi Seksual: Perempuan dan anak, termasuk wisatawan dan penduduk lokal, diperdagangkan untuk prostitusi komersial dan pornografi. (Laporan-laporan internasional mencatat, misalnya, eksploitasi seksual anak di hotel dan rumah hiburan.)

• Kerja Paksa dan Perbudakan Modern: Pekerja (pria maupun wanita) dipaksa bekerja di industri seperti pertanian, perikanan, pabrik garmen, atau usaha kecil seperti tambak batu bata. Laporan TIP 2018 menyebutkan ribuan korban dalam situasi debt bondage di pabrik bata dengan campur tangan aparat yang minimalrefworld.org.

• Perdagangan Anak: Anak-anak diperdagangkan untuk kerja paksa (misalnya sebagai pengemis terkoordinasi atau pekerja domestik) maupun eksploitasi seksual. (Bentuk ini dilaporkan terjadi secara tersembunyi di beberapa daerah.)

• Eksploitasi di Pusat Penipuan Daring: Dalam beberapa tahun terakhir muncul pelaku cyber‑scam besar-besaran. Korban direkrut ke Kamboja dengan janji pekerjaan legal, lalu dipaksa melakukan penipuan online (misalnya investasi bodong, skema “pig butchering”). Investigasi menyebut puluhan ribu korban dieksploitasi di kamp-kamp tertutup untuk operasi scam globalbusiness-humanrights.orgabc.net.au.

Tudingan Komplisitas dan Peran Pemerintah

Berbagai laporan independen menyoroti korupsi dan komp­liti­sitas pejabat Kamboja dalam perdagangan manusia. TIP 2024 mencatat “korupsi dan komplisit­as resmi – termasuk oleh pejabat senior – dalam kejahatan perdagangan manusia tetap meluas dan endemik”business-humanrights.org. Menurut laporan tersebut, beberapa pejabat senior dan penasihat pemerintahan memiliki – langsung maupun melalui perusahaan – properti yang digunakan oleh operator penipuan daring untuk mengeksploitasi korban dalam perdagangan tenaga kerja, dan mereka mendapat keuntungan langsung dari kejahatan iniabc.net.au. Keterlibatan pejabat dan elite ekonomi ini menyebabkan penegakan hukum yang selektif dan bermotif politik, sehingga menghambat penindakan kasus trafficking yang meluasabc.net.aubusiness-humanrights.org.

Kasus konkret mencakup sanksi AS terhadap pengusaha kaya, Ly Yong Phat (senator dan penasihat pribadi mantan PM Hun Sen). Pada September 2024, AS memberlakukan sanksi ke perusahaan milik Ly Yong Phat (termasuk resor O’Smach) karena “mempelkerjakan pekerja yang diperdagangkan dan dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan online”reuters.com. Laporan penelitian independen (USIP) juga menyoroti properti Ly Yong Phat sebagai “contoh mencolok” lokasi penipuan besar-besaran dan perdagangan orang, namun menilai prospek pertanggungjawabannya “redup”abc.net.au.

Selain itu, ada bukti bahwa penegakan hukum kurang tegas terhadap kasus yang melibatkan aparat. Selama satu tahun terakhir, pemerintah tidak melaporkan penangkapan atau penuntutan satupun terhadap operator kamp penipuan daring, pemilik kamp, atau pejabat yang terlibatabc.net.au. Demikian pula, meski ada laporan meluas tentang perdagangan tenaga kerja di berbagai industri (mis. pertanian, perikanan), pemerintah tidak menindak pelaku kerja paksa tersebutbusiness-humanrights.orgbusiness-humanrights.org. Laporan 2024 juga mencatat aparat sering kali menghalangi upaya anti-traficking, misalnya dengan menyetujui permintaan izin pemeriksaan kamp hanya terhadap nama-nama tertentu dan menutup mata terhadap korban lainthediplomat.com. Pakar anti-perdagangan manusia mengamati bahwa beberapa kompleks penipuan daring didukung oleh pejabat pemerintah, perwira militer, dan polisi, sehingga mereka enggan mengungkap kebenaran demi kepentingan politikthediplomat.com.

Respon Resmi Pemerintah Kamboja

Pemerintah Kamboja secara terbuka menolak tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Touch Sokheak, menyebut laporan AS “mempunyai agenda politik” dan tidak akurat karena penulisnya “tidak meneliti situasi di lapangan”asianews.network. Ia menegaskan Kamboja tidak “menutup mata” terhadap perdagangan manusia, dan mengklaim rangkuman laporan tersebut tidak mencerminkan upaya yang sebenarnya. Demikian juga, Wakil Ketua Komite Nasional Anti-Trafficking (NCCT) Chou Bun Eng – pejabat pemerintah tertinggi yang urus anti-trafficking – pada Maret 2024 mengatakan sekitar 80% laporan kasus trafficking adalah palsuthediplomat.com. Pernyataan resmi serupa muncul saat pemerintah mengkritik sanksi AS kepada Ly Yong Phat sebagai “politically motivated” (bermotivasi politik)reuters.com.

Namun, meski pemerintah menganggap tuduhan tersebut dilebih-lebihkan, pengamat dan LSM menilai sikap itu justru menutup-nutupi masalah nyata. Pengalaman korban dan saksi (misalnya staf LSM dan diplomat asing) menunjukkan aparat sering menyulitkan penyelidikan dan memberi perlindungan implisit kepada pelaku berkuasathediplomat.comabc.net.au. Pada saat yang sama, pemerintah telah mengambil beberapa langkah penanggulangan, seperti membuka pusat layanan korban dan bekerja sama dengan penegak hukum asing, tetapi kemajuan dalam menjerat pelaku (termasuk pejabat yang terlibat) dinilai masih minimbusiness-humanrights.orgabc.net.au.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, banyak sumber utama menilai terdapat indikasi keterlibatan tidak langsung pejabat dan institusi pemerintah Kamboja dalam perdagangan manusia. Laporan internasional (AS, PBB, LSM) secara konsisten menemukan korupsi aparat dan dukungan elit bisnis-politik terhadap skema eksploitasi warga, baik di industri tradisional maupun operasi penipuan daringbusiness-humanrights.orgthediplomat.com. Pemerintah Kamboja memang menunjukkan itikad simbolis pencegahan (pelatihan, pusat dukungan), tetapi laporan-laporan tersebut menunjukkan penegakan hukum yang lemah dan tidak adanya penindakan terhadap pejabat nakalrefworld.orgabc.net.au. Dengan demikian, meskipun pemerintah Kamboja membantah tuduhan tersebut, bukti dari berbagai laporan kredibel menyoroti bahwa komplikasi dan kolusi pejabat tinggi masih mewarnai persoalan perdagangan manusia di negara iturefworld.orgabc.net.au.

Referensi: Laporan resmi TIP Departemen Luar Negeri AS 2018–2024refworld.orgbusiness-humanrights.org, Human Rights Watchhrw.org, media seperti ABC dan Reutersabc.net.aureuters.com, serta analisis independen (The Diplomat)thediplomat.comthediplomat.com, semuanya menjadi rujukan utama dalam penilaian ini.